Komite Warga Sentul City

SK MenkumHAM : AHU-0064131.AH.01.07 TAHUN 2016

Des30

Jalan Pagi Komite Warga Sentul City

Menyambut akhir tahun 2017, Komite Warga Sentul City melaksanakan kegiatan Jalan Pagi Bersama yang dilanjutkan dengan sarapan pagi bersama. Tujuan dari penyelenggaraan dari kegiatan ini adalah silturahmi serta memperkenalkan kawasan Sentul City yang penuh dengan tempat-tempat dengan pemandangan indah dan udara yang segar. Dalam acara ini juga dilakukan sosialisasi mengenai KWSC kepada anggota yang hadir […]

Des25

Selamat Datang di KWSC

Atas nama seluruh Dewan Pengurus, Dewan Komite, Dewan Wali Klaster dan seluruh Anggota KWSC, kami menucapkan : Selamat Hari Natal 25 Desember 2017 dan Tahun Baru 1 Januari 2018 Semoga kita semua diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan segala urusan kita dapat diselesaikan dengan baik. Salam Perjuangan !!!!!!  

Des21

Unjuk Rasa KWSC ke PDAM Tirta Kahuripan dan Bupati Bogor

Tanggal 21 Desember 2017, Ratusan anggota Komite Warga Sentul City (KWSC), melakukan unjuk rasa ke PDAM Tirta Kahuripan yang dilanjutkan dengan unjuk rasa di Pendopo Tegar Beriman Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Unjuk rasa bertujuan untuk mendapatkan klarifikasi dari PDAM Tirta Kahuripan berkaitan dengan pasokan air dari PDAM kepada PT. Sentul City Tbk, yang beberapa minggu […]

Nov15

Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung

Setelah melalui perjuangan yang lama, akhirnya pada tanggal 15 November 2017 Pengadilan Tata Usaha Negare (PTUN) Bandung membacakan putusan perkara nomor 75/G/20/7/PTUN-BDG antara Komite Warga Sentul City sebagai penggugat dengan Bupati Bogor sebagai tergugat yang kemudian diikuti oleh PT. Sentul City Tbk sebagai  Tergugat 2 Intervensi dengan materi gugatan adalah Izin Penyelenggaraan air oleh Badan […]

Agu10

Keputusan Pengadilan Negeri Cibinong

Pada bulan November 2016, PT. Sentul City Tbk (“SC’) dan PT. Sukaputra Graha Cemerlang (“SGC”) mengajukan Gugatan kepada KWSC serta Seluruh Pengurusnya dengan dugaan bahwa KWSC  dan Seluruh Pengurusnya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”) karena telah menghimbau warga untuk menunda pembayaran BPPL sampai ada kesepakatan dan membayar air sesuai dengan Surat Keputusan Bupati yang […]